Tanggapi Tol Suramadu, Ketum PPP: Pertimbangan Ekonomi Jadi Faktor Utama

227

Capres petahana Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu terkait penggratisan Jembatan Suramadu. Ketum PPP Romahurmuziy atau Gus Rommy lantas berbicara soal keunggulan petahana yang bisa mengeluarkan kebijakan populis, sehingga itu bukan merupakan kampanye.

“Tetapi saya katakan unsur kampanyenya sama sekali tidak ada. Itu kan kebijakan publik didasarkan atas analisa mendalam dan sudah dilakukan selama beberapa tahun terakhir atas evaluasi keberadaan jembatan Suramadu. Kalau seluruh kebaikan yang dibuat untuk masyarakat kita disebut kampanye ya susah dong,” kata Rommy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Rommy awalnya menanggapi laporan yang dilayangkan Forum Advokat Rantau (Fara) itu dengan menyebut pihak lawan hanya bisa melakukan propaganda dan mengarahkan setiap kesalahan kebijakan administrasi pemerintah di seluruh tingkatan kepada Jokowi. Bagi Gus Rommy, Jokowi di mata oposisi akan selalu salah.

“Apapun kebaikan yang dibuat oleh pemerintahan ini, misalnya membagikan sertifikat tanah secara gratis termasuk yang terakhir menggratiskan tol (jembatan) Suramadu, yang sudah beroperasi sejak 2009 itu dianggap sebagai pencitraan,” ujar Gus Rommy..

Gus Rommy lalu menjelaskan mengapa Jembatan Suramadu kini digratiskan Jokowi. Dari penjelasannya, pertimbangan  ekonomi jadi faktor utamanya.

“Padahal kita tahu persis evaluasi selama 9 tahun terakhir ini setelah dibangunnya jembatan Suramadu dan beroperasi, ternyata pertumbuhan ekonomi di Madura tidak sebaik yang diproyeksikan ketika jembatan itu pertama kali dirancang,” sebut Gus Rommy.

Anggota DPR itu menyebut ada semacam Badan Penyelenggara Jembatan Suramadu yang dibentuk guna untuk Madura sebagai kawasan hinterland atau kawasan industri untuk daerah Jawa Timur. Namun, niat itu disebutnya tak kunjung terwujud karena biaya Jembatan Suramadu.

“Salah satu tinjauan yang kemudian analisisnya keluar sebagai dasar pengambilan kebijakan adalah harga tol Suramadu itu yang menjadikan penghambat karena Madura, tingkat kabupaten, ini termasuk daerah yang banyak desa miskinnya sehingga memang mereka mobilitasnya menjadi terbatasi karena harga tol yang sekarang ini dibebankan kepada Suramadu,” tutur Gus Rommy.

“Mengingat operasi ini sudah berlangsung sekian tahun dan APBN kita memungkinkan menanggung biaya pemeliharaan, ya menurut Kementerian PU perkiraannya sekitar Rp 30 miliar per tahun, kenapa tidak itu digratiskan,” jelasnya.

Gus Rommy menghormati langkah masyarakat yang melaporkan Jokowi terkait kebijakan penggratisan Jembatan Suramadu. Akan tetapi, dia menepis anggapan bahwa Jokowi melakukan kampanye terselubung dalam kebijakan tersebut.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin itu lantas berbicara materi yang dimiliki petahana dan penantang. Baginya, keunggulan petahana adalah dapat mengeluarkan kebijakan populis. Dia mendorong Jokowi terus mengeluarkan kebijakan populis, tetapi tidak hanya saat pemilu, tapi juga dilanjutkan jika terpilih dua periode.

“Petahana itu yang dipunyai kebijakan populis. Penantang yang dipunyai adalah mendegradasi kualitas kebijakan yang dianggap populis. Jadi ini hal biasa dalam pemilu. Tapi bagi saya, Pak Jokowi justru harus lebih banyak melakukan kebijakan-kebijakan populis. Bukan hanya menjelang pemilu, tetapi berlanjut kalau beliau terpilih lagi sampai 2024,” pungkasnya.

Berita ini sudah pernah unggah sebelumnya di detiknews oleh Gibran Maulana Ibrahim, Rabu (31 Oktober 2018).